Menampilkan 21–27 dari 27 hasil
· ~11ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 21 Jul 2025
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
news.literasihukum.com/mk-kembali-tegaskan-larangan-wamen-rangkap-jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
Berita
• 08 Jan 2026
Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional
news.literasihukum.com/satu-pekan-implementasi-kuhp-nasional-uu-1-2023
Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).
Berita
• 24 Feb 2026
Bripda MS Dipecat Usai Aniaya Remaja hingga Tewas di Tual
news.literasihukum.com/bripda-ms-penganiaya-remaja-tual-dipecat-ptdh-proses-pidana
Bripda Masias Victoria Siahaya (Bripda MS) dipecat PTDH usai sidang etik kasus tewasnya Arianto Tawakal (14) di Tual. Polisi proses pidana, status tersangka.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
news.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 19 Jan 2026
Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
news.literasihukum.com/komisi-ii-dpr-pastikan-ruu-pemilu-tak-ubah-mekanisme-pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.