Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah

Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Opini • 09 Feb 2024

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

literasihukum.com/hukum-administrasi-negara-tata-pemerintahan-baik

Hukum Administrasi Negara ("HAN") merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara.

Kamus Hukum

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

literasihukum.com/kamus-hukum/1357/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik

…Yang Baik Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat asas-asas umum pemerintahan yang bai…

Materi Hukum • 13 Feb 2024

Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-fondasi-kehidupan-berpolitik-indonesia

Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Materi Hukum • 03 Mar 2024

Hukum Tata Ruang 101: Mengenal Konsep dan Tujuan Hukum Tata Ruang

literasihukum.com/hukum-tata-ruang-mengenal-konsep-dan-tujuan

Artikel ini memberi penjelasan sederhana mengenai konsep dan tujuan hukum tata ruang. Hukum tata ruang merupakan landasan bagi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dalam suatu wilayah.

Kamus Hukum

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

literasihukum.com/kamus-hukum/862/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Kumpulan asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum dan kecermatan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas asas-asas umum pemerintahan y…

Kamus Hukum

Keputusan Tata Usaha Negara

literasihukum.com/kamus-hukum/138/keputusan-tata-usaha-negara

Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat k…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2015 • 03 Sep 2015

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11774/penjabaran-tugas-pokok-fungsi-uraian-tugas-dan-tata-kerja-badan-pemberdayaan-masyarakat-pemerintahan-desa-dan-kelurahan-kabupaten-maros

…upaten Maros Nomor 67 Tahun 2015 tentang PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2023 • 28 Nov 2023

Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/11621/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-perjalanan-dinas-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pemerintahan-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 27 Jun 2026

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/3194/pedoman-tata-hubungan-kerja-dan-pola-koordinasi-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH