Menampilkan 2130 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 114 · Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
literasihukum.com/peraturan/1743/perubahan-atas-peraturan-bupati-cilacap-nomor-97-tahun-2016-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-cilacap
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 114 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
literasihukum.com/peraturan/7619/perubahan-atas-peraturan-bupati-kubu-raya-nomor-5-tahun-2014-tentang-hari-dan-jam-kerja-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kubu-raya
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 114 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
literasihukum.com/peraturan/10634/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-91-tahun-2015-tentang-kedudukan-keuangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 114 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022
literasihukum.com/peraturan/8779/perubahan-rencana-kerja-perangkat-daerah-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros-tahun-2022
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 114 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 114 · Tahun 2023
Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder
literasihukum.com/peraturan/18136/pembelian-kembali-surat-utang-negara-di-pasar-sekunder
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 114 · Tahun 2023
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024
literasihukum.com/peraturan/6647/road-map-reformasi-birokrasi-pemerintah-kota-banjarmasin-tahun-2023-2024
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023-2024
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 114 · Tahun 2021
STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
literasihukum.com/peraturan/8834/standar-kompetensi-jabatan-aparatur-sipil-negara-bagi-jabatan-fungsional-kesehatan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 114 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 114 · Tahun 2024
Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
literasihukum.com/peraturan/15223/tunjangan-jabatan-fungsional-mediator-hubungan-industrial
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Opini • 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Materi Hukum • 31 May 2024
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
literasihukum.com/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk
…dusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.