Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/18445/penyelenggaraan-urusan-pemerintahan-konkuren-bidang-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2020

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

literasihukum.com/peraturan/10210/permohonan-perlindungan-saksi-danatau-korban-tindak-pidana

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 8 · Tahun 2023

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/17818/petunjuk-teknis-penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-dana-pelayanan-perlindungan-perempuan-dan-anak-tahun-anggaran-2024

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 3 · Tahun 2025

Satu Data Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/1159/satu-data-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 8 · Tahun 2020

Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/10000/sidang-mahkamah-pimpinan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diLingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/8006/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-dilingkungan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diLingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 5 · Tahun 2024

Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

literasihukum.com/peraturan/15020/standar-pelayanan-di-lingkungan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Opini • 30 Jul 2025

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

literasihukum.com/janji-uang-modus-vcs-selebtiktok-ditipu-wna-malaysia-korban-atau-ikut-salah

SelebTikTok ditipu WNA Malaysia lewat janji uang 33 ribu ringgit untuk VCS, videonya disebar tanpa izin.

Berita • 15 Feb 2026

Bareskrim Bongkar Lab Narkoba Jaringan Iran-Indonesia di Sunter Jakut, 1 WNA Ditangkap

news.literasihukum.com/bareskrim-bongkar-lab-narkoba-jaringan-iran-indonesia-di-sunter-jakut-1-wna-ditangkap

Bareskrim bongkar lab narkoba jaringan Iran-Indonesia di Jakut. 1 WNA ditangkap. Ungkap kasus, barang bukti, dan dampak hukum.

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia