Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~64ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025
Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/10439/pengalokasian-bagaian-dari-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-kepada-nagari-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagaian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2025
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/10442/pengalokasian-dan-pembagian-alokasi-dana-nagari-tahun-anggaran-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
literasihukum.com/peraturan/10170/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-nomor-8-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/10174/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
literasihukum.com/peraturan/4439/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-dinas-pengelolaan-kebersihan-pertamanan-dan-kebakaran-wilayah-i-dan-wilayah-ii-pada-dinas-kebersihan-pertamanan-dan-kebakaran
…up) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN WILAYAH I DAN WILAYAH II PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN KEBAKARAN
Materi Hukum
• 16 Feb 2024
Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan
literasihukum.com/peran-birokrasi-dalam-pengambilan-keputusan
…jalankan kontribusi penting dalam menjaga integritas pengambilan keputusan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik.
Opini
• 21 Feb 2024
Kedaulatan Teritorial Negara dan Cara Memperolehnya menurut Hukum Internasional
literasihukum.com/kedaulatan-teritorial-negara
Literasi Hukum - Kedaulatan teritorial suatu negara merupakan prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai suatu negara yang merdeka, berdaulat dan diakui oleh hukum internasional. Hal ini didasarkan pada Ko...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2022
• 28 Nov 2022
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
literasihukum.com/peraturan/7592/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah
…Kabupaten Mempawah Nomor 71 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 5 · Tahun 2024
• 15 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/15437/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-90-tahun-2021-tentang-pembangunan-dan-evaluasi-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-instansi-pemerintah
…asi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perhubungan
literasihukum.com/peraturan/10987/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-dinas-penerangan-jalan-umum-wilayah-i-dan-unit-pelaksana-teknis-dinas-penerangan-jalan-umum-wilayah-ii-pada-dinas-perhubungan
…2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perhubungan