Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 60 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, daTeknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

literasihukum.com/peraturan/17838/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dateknologi-nomor-35-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-layanan-pendidikan-tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, daTeknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pen…

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 52 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

literasihukum.com/peraturan/16256/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-26-tahun-2022-tentang-pendidikan-guru-penggerak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 63 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

literasihukum.com/peraturan/17835/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-63-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-satuan-pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Op…

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 2 · Tahun 2024

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

literasihukum.com/peraturan/16274/standar-satuan-biaya-operasional-pendidikan-tinggi-pada-perguruan-tinggi-negeri-di-lingkungan-kementerian-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2024 • 12 Sep 2024

Pelaksanaan Merdeka Belajar pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

literasihukum.com/peraturan/11293/pelaksanaan-merdeka-belajar-pada-jenjang-pendidikan-anak-usia-dini-pendidikan-dasar-dan-pendidikan-menengah

…upaten Teluk Wondama Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 36 · Tahun 2025 • 11 Jul 2026

Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

literasihukum.com/peraturan/6853/bantuan-pendidikan-bagi-peserta-didik-rawan-melanjutkan-pendidikan-pada-jenjang-pendidikan-dasar-menengah-dan-perguruan-tinggi-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan d…

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 43 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pendidikan Profesi Psikologi

literasihukum.com/peraturan/16111/pendidikan-profesi-psikologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pendidikan Profesi Psikologi

Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia · No. 53 · Tahun 2016 • 23 Sep 2016

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

literasihukum.com/peraturan/15472/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-kementerian-riset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Opini • 08 Nov 2024

Dilematis: Guru dan Corporal Punishment 

literasihukum.com/dilematis-guru-dan-corporal-punishment

…ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia