Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1991
• 20 Nov 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988
literasihukum.com/peraturan/15659/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-diubah-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1988
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 36 · Tahun 1993
• 10 Jun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
literasihukum.com/peraturan/15671/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentangpelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-1991
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pem…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992
• 30 Jun 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 1993
• 10 Jun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
literasihukum.com/peraturan/15670/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-penghasilan-1984
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 3 · Tahun 1998
• 28 Sep 1998
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
literasihukum.com/peraturan/15706/pencabutan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-1998-tentang-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Opini
• 05 Aug 2023
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
literasihukum.com/kritik-pemerintah-dipidana
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 75 · Tahun 2001
• 30 Nov 2001
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
literasihukum.com/peraturan/15860/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1969-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-1967-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pertambangan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Kamus Hukum
Birokrasi
literasihukum.com/kamus-hukum/68/birokrasi
Birokrasi (1) Sistem pemerintahn yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya…
Kamus Hukum
Citizen lawsuit
literasihukum.com/kamus-hukum/451/citizen-lawsuit
Citizen lawsuit Gugatan warga negara terhadap pemerintah atas kelalaian memenuhi kewajiban hukum demi kepentingan publik. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Citizen lawsuit" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumb…