Menampilkan 2130 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1991 • 20 Nov 1991
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988
literasihukum.com/peraturan/15659/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-diubah-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1988
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 36 · Tahun 1993 • 10 Jun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
literasihukum.com/peraturan/15671/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentangpelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-1991
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pem…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 1993 • 10 Jun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
literasihukum.com/peraturan/15670/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-penghasilan-1984
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 3 · Tahun 1998 • 28 Sep 1998
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
literasihukum.com/peraturan/15706/pencabutan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-1998-tentang-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Opini • 05 Aug 2023
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
literasihukum.com/kritik-pemerintah-dipidana
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 75 · Tahun 2001 • 30 Nov 2001
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
literasihukum.com/peraturan/15860/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1969-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-1967-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pertambangan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Opini • 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Kamus Hukum
Birokrasi
literasihukum.com/kamus-hukum/68/birokrasi
Birokrasi (1) Sistem pemerintahn yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya…
Kamus Hukum
Citizen lawsuit
literasihukum.com/kamus-hukum/451/citizen-lawsuit
Citizen lawsuit Gugatan warga negara terhadap pemerintah atas kelalaian memenuhi kewajiban hukum demi kepentingan publik. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Citizen lawsuit" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumb…
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.