Hasil Pencarian: Keselamatan Rakyat

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 71 · Tahun 1971

Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/15608/perubahan-dan-tambahan-atas-peraturan-pemerintah-no-2-tahun-1970-tentang-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…aan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/15586/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-17-tahun-2014-tentang-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

literasihukum.com/peraturan/17180/perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-1969-tentang-susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-5-tahun-1975

…s Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1969

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/16990/susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…ang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1999

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/17409/susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…dang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Opini • 11 Sep 2025

Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi

literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi

Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 6 · Tahun 2024 • 23 Apr 2024

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16287/pedoman-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 7 · Tahun 2023 • 12 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan

literasihukum.com/peraturan/18437/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-27prtm2015-tentang-bendungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 5 · Tahun 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16288/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-penerimaan-negara-bukan-pajak-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2023

Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/18349/pedoman-penyusunan-perkiraan-biaya-pekerjaan-konstruksi-bidang-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat