Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 86 · Tahun 2023

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU

literasihukum.com/peraturan/13604/kode-etik-penyelenggaraan-pelayanan-pengadan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah-kabupaten-luwu

…aten Luwu Nomor 86 Tahun 2023 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2025

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak

literasihukum.com/peraturan/10612/kode-etik-penyelenggaraan-pengadaan-barangjasa-pada-unit-kerja-pengadaan-barangjasa-pemerintah-kabupaten-siak

…up) Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2014

PENETAPAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

literasihukum.com/peraturan/4940/penetapan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-pada-jaminan-kesehatan-nasional-di-rumah-sakit-umum-daerah-lakipadada-kabupaten-tana-toraja

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENETAPAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2010

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DAR IASKES (PERSERO) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Dl KABUPATEN LUWU TİMUR

literasihukum.com/peraturan/8480/pengelolaan-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-dar-iaskes-persero-pada-puskesmas-dan-jaringannya-dl-kabupaten-luwu-timur

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DAR IASKES (PERSERO) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Dl KABUPATEN LUWU TİMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2010

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ADA PUKESMAS DAN JARIANGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8485/pengelolaan-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-program-jaminan-kesehatan-masyarakat-jamkesmas-ada-pukesmas-dan-jariangannya-di-kabupaten-luwu-timur

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ADA PUKESMAS DAN JARIANGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

literasihukum.com/peraturan/10518/petunjuk-pelaksanaan-retribusi-jasa-umum-dan-retribusi-jasa-usaha

…upati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2024 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 41 · Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

literasihukum.com/peraturan/15219/rencana-kerja-dan-anggaran-otoritas-jasa-keuangan-dan-pungutan-di-sektor-jasa-keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

Materi Hukum • 14 Apr 2024

Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-dalam-online-shop

Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 20 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

literasihukum.com/peraturan/9598/kewajiban-pemenuhan-rasio-kecukupan-likuiditas-liquidity-coverage-ratio-dan-rasio-pendanaan-stabil-bersih-net-stable-funding-ratio-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah