Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
Materi Hukum
• 31 Jul 2025
Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia
…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
…ukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Opini
• 19 Jan 2025
Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi
literasihukum.com/penguatan-konstitusionalisme-di-era-otoritarianisme-digital-tantangan-dan-solusi
…im otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1994
• 02 Nov 1994
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
literasihukum.com/peraturan/17261/pengesahan-agreement-establishing-the-world-trade-organization-persetujuan-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia
…Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Materi Hukum
• 17 Apr 2024
Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS
literasihukum.com/tanggung-jawab-bank-digital
Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 11 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Pengawasan Intern
literasihukum.com/peraturan/7436/penyelenggaraan-pengawasan-intern
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 12 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri
literasihukum.com/peraturan/7435/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 43 · Tahun 2015
• 17 Sep 2015
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/993/penyelenggaraan-pelayanan-kepada-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-dan-pensiunan-yang-meninggal-dunia-di-lingkungan-pemerintah-kota-parepare
…AN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
Pasang Iklan