Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Organisasi advokat
literasihukum.com/kamus-hukum/1048/organisasi-advokat
…uai ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi organisasi advokat dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Sanksi etik
literasihukum.com/kamus-hukum/1050/sanksi-etik
…keanggotaan profesi. Contoh: Advokat wajib mematuhi sanksi etik dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Sumpah advokat
literasihukum.com/kamus-hukum/1047/sumpah-advokat
…sesuai ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi sumpah advokat dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2015
• 30 Nov 2015
PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4428/penetapan-remunerasi-bagi-pejabat-pengelola-dewan-pengawas-sekretaris-dewan-pengawas-dan-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-lasinrang-kabupaten-pinrang
…n Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 45 Tahun 2015 tentang PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2016
• 14 Nov 2016
TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
literasihukum.com/peraturan/2847/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan
…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK AT…
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 84 · Tahun 2018
• 19 Sep 2018
Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
literasihukum.com/peraturan/15210/tunjangan-jabatan-bagi-pejabat-tertentu-yang-ditugaskan-pada-badan-pemeriksa-keuangan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2018
• 19 Nov 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
literasihukum.com/peraturan/3559/perubahan-atas-peraturan-bupati-barru-nomor-38-tahun-2016-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-dalam-lingkup-pemerintah-daerah-kabupaten-barru
…g PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 89 · Tahun 2018
• 13 Nov 2018
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
literasihukum.com/peraturan/2365/wewenang-dan-tanggungjawab-pejabat-pengelola-barang-milik-daerah
…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 89 Tahun 2018 tentang WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2022
• 05 Apr 2022
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/10597/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
…Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain