Menampilkan 191200 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 16 Apr 2026
Diduga Terkait Korupsi Izin Tambang, Kejaksaan Sisir Dokumen di Dinas ESDM Jatim
news.literasihukum.com/kejati-jatim-geledah-kantor-dinas-esdm-surabaya
Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Dinas ESDM Jatim di Surabaya. Upaya paksa ini diduga kuat terkait kasus korupsi perizinan tambang.
Berita • 19 Apr 2026
Polisi Ringkus 9 Pemuda Mabuk Diduga Hendak Tawuran di Jakarta Timur
news.literasihukum.com/polisi-ringkus-9-pemuda-mabuk-diduga-hendak-tawuran-di-jakarta-timur
Sembilan pemuda diamankan polisi saat pesta miras di Jaktim. Diduga hendak melakukan tawuran, polisi menyita senjata rakitan dari lokasi.
Berita • 02 Apr 2026
Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Terkait Kasus Ijazah Jokowi
news.literasihukum.com/polda-metro-panggil-aiman-witjaksono-terkait-kasus-ijazah-jokowi
Polda Metro Jaya memanggil Aiman Witjaksono sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Pemeriksaan disebut berkaitan dengan tayangan televisi, bukan urusan pribadi.
Berita • 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita • 06 Mar 2026
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Berita • 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita • 14 Apr 2026
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna
news.literasihukum.com/ruu-perlindungan-saksi-dan-korban-disetujui-komisi-xiii-dpr-untuk-dibawa-ke-paripurna
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Editorial • 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial • 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial • 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.