Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~222ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 06 May 2024
Sidang MK: Demianus Mazau Tak Punya Legal Standing
news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-klaim-demianus
Sidang MK mengenai PHPU Intan Jaya menolak klaim Demianus Mazau yang tidak memiliki legal standing. Bawaslu bantah adanya pengalihan suara.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 12 Jan 2026
Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual
news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual
Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2024
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
literasihukum.com/peraturan/8218/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MIN…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
literasihukum.com/peraturan/5953/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-antara-daerah-dan-provinsi-dalam-implementasi-kebijakan-yang-berdampak-pada-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Paj…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 5 · Tahun 2023
Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022
literasihukum.com/peraturan/10770/pengurangan-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-sampai-dengan-tahun-2018-dan-tahun-2023-dan-penghapusan-sanks-administratif-denda-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-masa-pajak-sampai-dengan-tahun-2022
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bang…
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial
• 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.