Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~152ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 16 Jan 2025
Mahkamah Agung Terapkan Sistem Smart Majelis
news.literasihukum.com/mahkamah-agung-terapkan-sistem-smart-majelis
Mahkamah Agung memperluas penggunaan sistem Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan untuk penunjukan majelis hakim hingga pengadilan tingkat pertama, guna meningkatkan transparansi dan mencegah prakt...
Berita
• 19 Mar 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung
Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
Berita
• 11 Feb 2026
Iran Rayakan 47 Tahun Revolusi Islam di Jakarta, Soroti Hubungan Bilateral dan Dinamika Global
news.literasihukum.com/iran-rayakan-47-tahun-revolusi-islam-di-jakarta-soroti-hubungan-bilateral-dan-dinamika-global
Resepsi peringatan 47 tahun Revolusi Islam Iran di Jakarta soroti hubungan bilateral, dinamika global, dan penegasan prinsip kedaulatan.
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024
• 13 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil
literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2024
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
literasihukum.com/peraturan/8218/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MIN…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
literasihukum.com/peraturan/5953/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-antara-daerah-dan-provinsi-dalam-implementasi-kebijakan-yang-berdampak-pada-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Paj…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 5 · Tahun 2023
Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022
literasihukum.com/peraturan/10770/pengurangan-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-sampai-dengan-tahun-2018-dan-tahun-2023-dan-penghapusan-sanks-administratif-denda-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-masa-pajak-sampai-dengan-tahun-2022
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 Dan Tahun 2023, Dan Penghapusan Sanks! Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bang…
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial
• 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.