Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 20 Mar 2026
Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
news.literasihukum.com/sejumlah-pejabat-tak-gelar-open-house-lebaran
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring imbauan Istana agar perayaan tidak berlebihan.
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 17 Sep 2025
MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti
news.literasihukum.com/mk-tuduhan-politik-uang-psu-pilbup-barito-utara-tak-terbukti
MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas
Berita
• 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita
• 20 Jan 2026
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Berita
• 06 May 2026
Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
news.literasihukum.com/proyek-jalan-sumut-disorot-kpk-kembangkan-kasus-korupsi-besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.