Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 33 · Tahun 2025 • 22 Sep 2025

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/7448/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Materi Hukum • 08 Feb 2024

Instalasi Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Konstitusionalisme

literasihukum.com/hak-asasi-manusia-pandangan-konstitusionalisme

Analisis kritis dan komparatif HAM dalam tatanan nasional dan internasional perspektif paham konstitusionalisme

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015 • 15 Jul 2026

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 25 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6536/penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terintegrasi-di-lingkungan-kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesiabadan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di…

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 23 · Tahun 2025

Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi

literasihukum.com/peraturan/6539/layanan-pengaduan-dan-penanganan-permasalahan-calon-pekerja-migran-indonesia-atau-pekerja-migran-indonesi

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Ind…

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 24 · Tahun 2025

Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6538/siber-pelindungan-pekerja-migran-indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 8 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/5759/perubahan-kedua-atas-peraturan-pangima-tentara-nasional-indonesia-nomor-28-tahun-2013-tentang-tata-cara-upacara-militer-tentara-nasional-indonesia

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.