Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 02 May 2026

May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol

news.literasihukum.com/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol

Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 16 Apr 2026

Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi

news.literasihukum.com/jk-laporkan-rismon-sianipar-ke-bareskrim-polri-terkait-tuduhan-pendanaan-kasus-ijazah-palsu-jokowi

Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.

Berita • 14 Apr 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna

news.literasihukum.com/ruu-perlindungan-saksi-dan-korban-disetujui-komisi-xiii-dpr-untuk-dibawa-ke-paripurna

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.