Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.

Berita • 22 Jul 2025

Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid

news.literasihukum.com/klarifikasi-hashim-djojohadikusumo-terkait-kasus-korupsi-riza-chalid

Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/dirty-vote-kecurangan-pemilu-2024

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 19 Jan 2026

Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan

news.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan

Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru

…Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.