Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~101ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 06 May 2026
Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Materi Hukum
• 30 Apr 2026
Siapa Bertanggung Jawab dalam Kecelakaan Transportasi Publik?
literasihukum.com/siapa-bertanggung-jawab-kecelakaan-transportasi-publik
Siapa yang bertanggung jawab saat bus, kereta, kapal, atau pesawat kecelakaan? Simak dasar hukum ganti rugi, santunan, dan pidananya.
Berita
• 23 Apr 2026
Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta
news.literasihukum.com/kemdiktisaintek-buka-diaspora-berdampak-2026-hibah-riset-rp-70-juta
Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen dan diaspora Indonesia di luar negeri.
Berita
• 15 Apr 2026
Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara
news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Materi Hukum
• 11 May 2026
Deferred Prosecution Agreement: Pemidanaan Bernuansa Efisiensi
literasihukum.com/deferred-prosecution-agreement-pemidanaan-bernuansa-efisiensi
Aturan perjanjian penundaan penuntututan telah resmi diatur dalam KUHAP Baru untuk pemidanaan korporasi yang lebih efisien
Materi Hukum
• 13 May 2026
Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
literasihukum.com/bukan-sekadar-pantangan-ini-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-aturan-ikan-larangan
Artikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Materi Hukum
• 12 May 2026
Hukum Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia
literasihukum.com/hukum-investasi-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-di-indonesia
Hukum investasi mengatur penanaman modal untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan investor, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Berita
• 22 Apr 2026
DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah
Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.
Berita
• 23 Apr 2026
Sidang K3 Kemnaker: Bobby Sebut Noel Marah soal THR Rp 50 Juta, Eks Wamenaker Membantah
news.literasihukum.com/sidang-k3-kemnaker-bobby-sebut-noel-marah-soal-thr-rp-50-juta-eks-wamenaker-membantah
Bobby Mahendro mengaku Noel marah karena uang THR yang terkumpul hanya Rp 50 juta dalam sidang kasus K3 Kemnaker. Noel membantah tuduhan tersebut.