Berita • 08 Mar 2026

Yusril Minta Jaksa Jangan Cari Alasan Kasasi Putusan Bebas Delpedro dkk

news.literasihukum.com/yusril-minta-jaksa-jangan-cari-alasan-kasasi-putusan-bebas-delpedro-dkk

Yusril Ihza Mahendra meminta jaksa tidak mencari celah untuk kasasi atas putusan bebas Delpedro dkk. Ia menegaskan KUHAP baru melarang kasasi terhadap putusan bebas.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

…teri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional

…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 21 Dec 2024

Regulasi dan Inovasi: Lois Bar NYC sebagai Contoh Bar Ramah Lingkungan di Era Modern

news.literasihukum.com/regulasi-dan-inovasi-lois-bar-nyc-sebagai-contoh-bar-ramah-lingkungan-di-era-modern

…k untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan niche hukum. Apakah ada revisi tambahan yang Anda perlukan?

Berita • 16 Jan 2026

PN Jaksel Terapkan KUHP Baru: Laras Faizati Divonis Pidana Pengawasan 6 Bulan

news.literasihukum.com/pn-jaksel-terapkan-kuhp-baru-laras-faizati-divonis-pidana-pengawasan-6-bulan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro alias Laras Faizati.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.