Berita • 14 Apr 2026

Andrie Yunus Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Peradilan Militer

news.literasihukum.com/andrie-yunus-ajukan-diri-sebagai-pihak-terkait-dalam-uji-materi-uu-peradilan-militer-2

…us, yang menjadi korban kekerasan, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

Berita • 16 Apr 2026

Mengenal Whistleblower dalam Hukum Indonesia: Definisi dan Perlindungannya

news.literasihukum.com/mengenal-whistleblower-definisi-contoh-dan-perlindungan-hukum-di-indonesia

…orikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di FH UI yang memicu perhatian publik.

Berita • 20 Mar 2026

MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”

news.literasihukum.com/mk-tak-terima-gugatan-ubah-sumatera-selatan-jadi-sumatra-selatan

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Berita • 21 Jan 2026

KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet

news.literasihukum.com/kpk-ungkap-uang-pemerasan-bupati-pati-disimpan-dalam-karung-diikat-karet

KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.

Berita • 24 Apr 2026

Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol

news.literasihukum.com/gerindra-pdip-pertanyakan-wewenang-kpk-jabatan-ketua-umum

Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.