Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~119ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 13 Feb 2026
Jika Kehilangan Barang karena Dicuri: Hukuman Pelaku di KUHP Baru Berapa Tahun?
literasihukum.com/jika-kehilangan-barang-karena-dicuri-hukuman-pelaku-di-kuhp-baru-berapa-tahun
Korban pencurian sering bertanya: pelaku bisa dipidana berapa? Simak perbedaan pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, hingga jambret/begal menurut KUHP Baru, lengkap dengan denda kategori.
Berita
• 27 Feb 2026
Anak Riza Chalid, Kerry Adrianto Divonis 15 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/anak-riza-chalid-kerry-adrianto-divonis-15-tahun-penjara
Pengadilan vonis 15 tahun penjara pada Kerry Riza dalam kasus korupsi Pertamina. Ia dihukum membayar denda dan uang pengganti Rp 2,9 triliun.
Berita
• 12 Jan 2026
AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan
news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita
• 01 Apr 2026
TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras
news.literasihukum.com/tni-surati-lpsk-minta-izin-periksa-andrie-yunus-dalam-kasus-penyiraman-air-keras
TNI kirim surat ke LPSK untuk izin periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Berita
• 23 Feb 2026
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
news.literasihukum.com/seskab-teddy-bantah-isu-produk-as-bisa-masuk-ri-tanpa-sertifikasi-halal
Seskab bantah produk AS bebas sertifikasi halal di RI. Produk wajib halal tetap harus penuhi aturan BPJPH. Ada perjanjian saling pengakuan
Berita
• 06 May 2026
Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Berita
• 23 Apr 2026
Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta
news.literasihukum.com/kemdiktisaintek-buka-diaspora-berdampak-2026-hibah-riset-rp-70-juta
Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen dan diaspora Indonesia di luar negeri.