Materi Hukum • 13 Mar 2026

Apa Itu Penipuan Jual Beli Online? Analisis Pasal 492 KUHP

literasihukum.com/apa-itu-penipuan-jual-beli-online-analisis-pasal-492-kuhp

…tak dikirim. Apakah termasuk penipuan, penggelapan, atau sengketa perdata? Simak analisis hukumnya.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Berita • 16 Apr 2026

Kejati Riau Geledah Pelindo Dumai Usut Korupsi Layanan Kapal

news.literasihukum.com/kejati-riau-geledah-kantor-pelindo-regional-1-dumai-terkait-dugaan-korupsi

…gaan korupsi jasa layanan kapal 2015-2025. Pelindo tegaskan kooperatif dan hormati proses hukum.

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Berita • 06 Mar 2026

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025

news.literasihukum.com/pn-jakarta-pusat-vonis-bebas-delpedro-marhaen-dalam-perkara-hasutan-demo-2025

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Berita • 25 Feb 2026

Bareskrim Bongkar TPPO Jual Beli Bayi Modus Adopsi Online, 12 Tersangka

news.literasihukum.com/bareskrim-bongkar-tppo-jual-beli-bayi-modus-adopsi-online-12-tersangka

Polri ungkap TPPO jual beli bayi via medsos berkedok adopsi. 12 tersangka dijerat UU Perlindungan Anak & TPPO, ancaman 3–15 tahun.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.