Kamus Hukum

Pelanggaran Merek

literasihukum.com/kamus-hukum/1911/pelanggaran-merek

…ektual, data, atau teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Kategori: Hukum Pidana, Istilah Umum, Hukum Siber & Data Contoh: Jaksa menilai unsur pelanggaran merek telah terpenuhi. | Pelanggaran merek: Penilaiannya bergan…

Kamus Hukum

Pelanggaran Rahasia Dagang

literasihukum.com/kamus-hukum/1942/pelanggaran-rahasia-dagang

Pelanggaran Rahasia Dagang Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan rahasia dagang. Kategori: Hukum Pidana, Istilah Umum, Hukum Siber & Data Contoh: Jaksa menilai unsur pelanggaran rahasia dagang tel…

Kamus Hukum

Perjanjian Internasional

literasihukum.com/kamus-hukum/2279/perjanjian-internasional

Perjanjian Internasional Kesepakatan tertulis antara subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan hak/kewajiban. Kategori: Hukum Internasional Contoh: Contoh: Istilah "Perjanjian Internasional" digunakan d…

Kamus Hukum

Ratio decidendi

literasihukum.com/kamus-hukum/453/ratio-decidendi

…Belanda, atau Inggris yang lazim dipakai untuk menjelaskan asas, metode, atau konsekuensi hukum tertentu. Kategori: Asas & Doktrin, Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Ratio decidendi" sering digunakan dalam konteks hukum. | Ra…

Kamus Hukum

Res judicata

literasihukum.com/kamus-hukum/250/res-judicata

…Belanda, atau Inggris yang lazim dipakai untuk menjelaskan asas, metode, atau konsekuensi hukum tertentu. Kategori: Asas & Doktrin, Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Res judicata" sering digunakan dalam konteks hukum. | Res j…

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.