Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 191200 dari 200 hasil · ~347ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 06 Mar 2026
Anies: Serangan AS-Israel ke Iran Jadi Momentum Indonesia Keluar dari BoP
literasihukum.com/anies-serangan-as-israel-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-bop
…mentum bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan politik bebas aktif.
Berita • 22 Jul 2025
Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid
literasihukum.com/klarifikasi-hashim-djojohadikusumo-terkait-kasus-korupsi-riza-chalid
Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...
Berita • 21 Dec 2024
Regulasi dan Inovasi: Lois Bar NYC sebagai Contoh Bar Ramah Lingkungan di Era Modern
literasihukum.com/regulasi-dan-inovasi-lois-bar-nyc-sebagai-contoh-bar-ramah-lingkungan-di-era-modern
…k untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan niche hukum. Apakah ada revisi tambahan yang Anda perlukan?
Berita • 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita • 19 Jan 2026
Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan
literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan
Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.
Berita • 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita • 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita • 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita • 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Editorial • 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.