Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 22 Apr 2026
DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Berita
• 06 May 2026
Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Berita
• 12 Jan 2026
Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual
news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual
…risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.
Berita
• 18 Sep 2025
MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
news.literasihukum.com/mk-putuskan-tenggat-gugatan-phk-dihitung-1-tahun-sejak-mediasi-gagal-bukan-dari-tanggal-phk
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Berita
• 17 Sep 2025
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
news.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Berita
• 16 Sep 2025
Polda Metro Jaya Periksa Seluruh Staf Lokataru, Advokat Pertanyakan Arah Penyidikan Kasus Delpedro Cs
news.literasihukum.com/polda-metro-jaya-periksa-seluruh-staf-lokataru-advokat-pertanyakan-arah-penyidikan-kasus-delpedro-cs
Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Berita
• 26 Jan 2026
KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR
news.literasihukum.com/kpk-penetapan-tersangka-sah-terkait-praperadilan-sekjen-dpr
Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.
Berita
• 28 Apr 2026
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia
IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Editorial
• 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.