Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~122ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 16 Mar 2024
15 Pegawai KPK Ditangkap atas Dugaan Pemerasan Tahanan
news.literasihukum.com/15-pegawai-kpk-ditangkap-atas-dugaan-pemerasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 15 orang tersangka yang diduga melakukan pemerasan terhadap para tahanan di Rumah Tahanan Cabang KPK.
Berita
• 21 Jan 2026
KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan
news.literasihukum.com/kpk-ott-bupati-pati-sita-miliaran-rupiah-dugaan-jual-beli-jabatan
…piah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Berita
• 25 Jul 2025
Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis
news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-bahas-mbg-dengan-polda-ntt
KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada Jumat (25/7). Delegasi yang dipimpin Wa...
Berita
• 29 May 2024
Saksi PAN Ungkap Penggelembungan Suara PPP dan Partai Aceh di Pidie dan Pidie Jaya
news.literasihukum.com/saksi-pan-ungkap-penggelembungan-suara
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Berita
• 05 Mar 2026
KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda
news.literasihukum.com/kpk-fadia-arafiq-ngaku-tak-paham-tata-kelola-pemda
KPK menyebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku berlatar musisi dangdut dan tak paham tata kelola pemda. KPK menilai itu tak membenarkan dugaan korupsi.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita
• 15 Nov 2025
Sejarah Bangka Belitung: Budaya Dan Tradisi di Kepulauan Timur Sumatra
news.literasihukum.com/sejarah-bangka-belitung-budaya-dan-tradisi-di-kepulauan-timur-sumatra
Literasi Hukum - Ada sesuatu yang membuat Bangka Belitung selalu terasa berbeda ketika saya berkunjung ke sana. Mungkin karena perpaduan pantai-pantai biru yang tenang, kampung-kampung nelayan yang ra...
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.