Berita • 08 Jan 2026

Babak Baru Peradilan Pidana: Dinamika Satu Pekan Implementasi KUHP Nasional

news.literasihukum.com/satu-pekan-implementasi-kuhp-nasional-uu-1-2023

…o. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Berita • 19 Jan 2026

Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum

news.literasihukum.com/kantor-djp-digeledah-kpk-menkeu-purbaya-minta-publik-ikuti-proses-hukum

KPK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.

Berita • 06 Mar 2026

Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan

news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.

Berita • 16 Apr 2026

19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi

news.literasihukum.com/tim-hukum-pb-xiv-purbaya-pertimbangkan-evaluasi-posisi-di-bebadan-keraton-solo

Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.

Berita • 25 Dec 2025

Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi

news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi

Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional

…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.