Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara · No. PER-1/MBU/03/2023 · Tahun 2023

Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/18301/penugasan-khusus-dan-program-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-badan-usaha-milik-negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Kamus Hukum

Pengawasan keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2189/pengawasan-keputusan-tata-usaha-negara

Pengawasan keputusan tata usaha negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan keputusan tata usaha negara: Pengawasa…

Kamus Hukum

Sengketa keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2814/sengketa-keputusan-tata-usaha-negara

Sengketa keputusan tata usaha negara Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa keputusan tata usaha negara: Seng…

Peraturan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 2 · Tahun 2025

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

literasihukum.com/peraturan/7258/penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-bagi-usaha-mikro-dan-usaha-kecil

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Kamus Hukum

Hak Guna Usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/106/hak-guna-usaha

Hak Guna Usaha Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan hak guna usaha. Kategori: Istilah Umum, Hukum Agraria & Pertanahan Sinonim: HGU Contoh: Pemegang hak guna usaha dapat menuntut perlindungan hukum…

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Kamus Hukum

Perjanjian sewa guna usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2335/perjanjian-sewa-guna-usaha

Perjanjian sewa guna usaha Perjanjian sewa guna usaha adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang sewa guna usaha. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian sewa guna usaha untuk mengat…

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 10 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/18068/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-11-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah

…Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/administrasi-pemerintahan

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024 • 13 Sep 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil

literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…