Menampilkan 11–15 dari 15 hasil
· ~7ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan
…ang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025
PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
literasihukum.com/peraturan/8124/penghasilan-tetap-dan-penghasilan-lain-yang-sah-bagi-kepala-kampung-perangkat-kampung-dan-anggota-badan-permusyawaratan-kampung-di-kabupaten-manokwari-selatan-tahun-anggaran-2025
…Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022
PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat
…DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 77 · Tahun 1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
literasihukum.com/peraturan/15925/pesetujuan-mengenai-warga-negara-yang-berada-secara-tidak-sah-di-daerah-republik-indonesia-dan-republik-pilipina
…UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2023
Rincian Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
literasihukum.com/peraturan/11252/rincian-objek-lain-lain-pendapatan-asli-daerah-yang-sah
…Sukamara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah