Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 02 May 2026
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan
…tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025
Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/13737/pedoman-pemberian-insentif-kepada-guru-tidak-tetap-guru-tetap-yayasan-pegawai-tidak-tetap-dan-pegawai-tetap-yayasan-di-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 97 · Tahun 2021
• 15 Sep 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17787/penggabungan-perusahaan-perseroan-persero-pt-bhanda-ghara-reksa-ke-dalam-perusahaan-perseroan-persero-pt-perusahaan-perdagangan-indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Materi Hukum
• 11 Jul 2025
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Materi Hukum
• 15 Aug 2023
Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan
literasihukum.com/teori-negara-hukum-dan-teori-keadilan
Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...
Materi Hukum
• 20 Apr 2026
Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan
literasihukum.com/strategi-pledoi-elite-menang-perkara-pengadilan
Pelajari strategi pledoi elite, teknik litigasi, dan konstruksi pembelaan berlapis untuk memenangkan perkara di pengadilan secara sistematis dan berbasis hukum.
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 42 · Tahun 1954
• 29 Nov 1954
Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
literasihukum.com/peraturan/16861/penetapan-bagian-iva-urusan-penyelenggaraan-keuangan-dan-perhitungan-perhitungannya-mengenai-perusahaan-perusahaan-dan-jawantan-jawatan-pemerintah-yang-mempunyai-pengurus-sendiri-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953
…tapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 195…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022
PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat
…ANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1962
• 18 Jun 1962
Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
literasihukum.com/peraturan/16818/penetapan-anggaran-bagian-bagian-perusahaan-negara-berdasarkan-undang-undang-perusahaan-indonesia-dari-anggaran-negara-republik-indonesia-untuk-tahun-1962
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
