Menampilkan 11–20 dari 78 hasil
· ~37ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2006
Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
literasihukum.com/peraturan/15848/penangguhan-pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-pengadilan-perikanan-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-71-ayat-5-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1984
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17157/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-1984-tentang-penangguhan-mulai-berlakunya-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-menjadi-undang-undang
…tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17340/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-1997-tentang-penangguhan-mulai-berlakunya-undang-undang-nomor-21-tahun-1997-tentang-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-menjadi-undang-undang
…tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
Materi Hukum
• 05 May 2024
Menilik Problematika Dan Urgensi Pembaharuan KUHAP Demi Menyempurnakan Sistem Peradilan Pidana
literasihukum.com/menilik-urgensi-pembaharuan-kuhap
Artikel ini membahas pentingnya pembaharuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia
Berita
• 24 Sep 2025
Sinta Nuriyah dan Tokoh Bangsa Siap Jadi Penjamin Aktivis Delpedro Cs
literasihukum.com/sinta-nuriyah-jamin-delpedro-cs
Sinta Nuriyah Wahid dan tokoh GNB menjenguk Delpedro cs di Polda Metro. Mereka menyebut kasus provokasi demo hanya salah paham dan siap jadi penjamin.
Berita
• 26 Sep 2025
Kapolri Kaji Penahanan Aktivis Delpedro Marhaen Usai Terima Surat GNB
literasihukum.com/kapolri-kaji-penahanan-aktivis-delpedro-marhaen
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mendalami kasus penahanan aktivis Delpedro Marhaen dkk. Respons ini menyusul surat dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang siap menjadi penjamin dan meminta pe...
Materi Hukum
• 31 May 2024
Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia
literasihukum.com/aturan-hukum-terkait-praperadilan-di-indonesia
Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia
Kamus Hukum
Pembuktian penahanan ilegal
literasihukum.com/kamus-hukum/2003/pembuktian-penahanan-ilegal
Pembuktian penahanan ilegal Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penahanan ilegal. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penahanan ilegal: Pembuktian dapat melibatka…
Kamus Hukum
Penahanan
literasihukum.com/kamus-hukum/173/penahanan
Penahanan Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik/penuntut/hakim. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, penahanan memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan:…
Kamus Hukum
Penahanan kota
literasihukum.com/kamus-hukum/748/penahanan-kota
Penahanan kota Bentuk penahanan dengan kewajiban tinggal di kota tertentu dengan pembatasan tertentu sesuai ketentuan. Contoh: Tahap penahanan kota harus dilakukan sesuai prosedur agar alat bukti sah. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: KUHAP…
Pasang Iklan