Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~139ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 26 · Tahun 2025
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
literasihukum.com/peraturan/5891/pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-pelaksanaan-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 27 · Tahun 2025
Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
literasihukum.com/peraturan/5890/tata-cara-pelayanan-pendataan-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Materi Hukum
• 12 May 2026
8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU
literasihukum.com/hak-pasien-rumah-sakit-klinik
Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 56 · Tahun 2020
• 20 Nov 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/680/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-36-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan-untuk-pasien-non-bpjs-pemerintah-daerah-kota-parepare
…OTA PAREPARE NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PASIEN NON BPJS PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20 · Tahun 2016
• 28 Jul 2026
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
literasihukum.com/peraturan/967/tata-cara-pelaksanaan-pendataan-dan-pendaftaran-peserta-program-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatan-kota-parepare-tahun-2016
…ATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2014
PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4516/penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4513/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-16-tahun-2014-tentang-penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang
…NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
Materi Hukum
• 07 May 2026
Syarat Lowongan Kerja yang Diskriminatif? Ini Penjelasan Aturan Kemnaker
literasihukum.com/syarat-lowongan-kerja-yang-diskriminatif-ini-penjelasan-aturan-kemnaker
…d looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.
Kamus Hukum
BPJS Ketenagakerjaan
literasihukum.com/kamus-hukum/962/bpjs-ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
