Hasil Pencarian: pekerja tidak terdaftar BPJS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4513/perubahan-atas-peraturan-bupati-pinrang-nomor-16-tahun-2014-tentang-penggunaan-dana-kapitasi-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-kesehatan-untuk-pelayanan-tingkat-pertama-di-puskesmas-dinas-kesehatan-kabupaten-pinrang

…NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN UNTUK PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG

Kamus Hukum

BPJS Ketenagakerjaan

literasihukum.com/kamus-hukum/962/bpjs-ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 03 Jun 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III

literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii

…au Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/3803/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-nasional-universal-health-coverage-segmen-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja-pemerintah-daerah

…g Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2025

Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

literasihukum.com/peraturan/11965/jaminan-kesehatan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja

…eraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954 • 21 Apr 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 38 Tahun 2022 tentang PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LIN…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 3A · Tahun 2009

Pedoman Pemberian Upah bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (Bukan PP 31/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta

literasihukum.com/peraturan/17742/pedoman-pemberian-upah-bagi-tenaga-honorer-daerah-pp-311954-dan-pekerja-harian-lepastidak-organik-bukan-pp-311954-di-jajaran-pemerintah-kota-surakarta

…3A Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Upah bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (Bukan PP 31/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 195 · Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerja Yang Tidak Terselesaikan Pda Akhir Tahun Anggaran 2017

literasihukum.com/peraturan/10115/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-189-tahun-2017-tentang-pedoman-pelaksanaan-penerima-dan-pengeluaran-daerah-penyelesaian-pekerja-yang-tidak-terselesaikan-pda-akhir-tahun-anggaran-2017

…189 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerja Yang Tidak Terselesaikan Pda Akhir Tahun Anggaran 2017

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.