Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~128ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023
• 15 Jun 2026
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/17903/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-10-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manus…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 9 · Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/18769/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Materi Hukum
• 14 May 2024
Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/politik-hukum-konsep-tujuan-tantangan
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Materi Hukum
• 05 Aug 2023
Memahami Ilmu Hukum: Pengertian Hukum, Fungsi Hukum, dan Pembagian Hukum
literasihukum.com/memahami-ilmu-hukum-pengertian-fungsi
Literasi Hukum - Artikel ini memberikan penjelasan singkat tentang Ilmu Hukum. Ilmu Hukum disini termasuk didalamnya adalah pengertian, fungsi, dan pembagian hukum. Simak lebih lanjut untuk memahami i...
Opini
• 18 May 2026
Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
literasihukum.com/menyoal-pelarangan-pemutaran-film-dokumenter-pesta-babi-dalam-bingkai-kebebasan-berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.