Menampilkan 11–20 dari 172 hasil
· ~48ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Sengketa sertifikat laik fungsi
literasihukum.com/kamus-hukum/2988/sengketa-sertifikat-laik-fungsi
Sengketa sertifikat laik fungsi Perselisihan hukum yang timbul dari penetapan, penggunaan, pemanfaatan, atau penguasaan terkait sertifikat laik fungsi. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa sertifikat laik fungsi: Sengketa d…
Opini
• 11 Feb 2026
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk
…a pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 85 · Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/1679/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-sekretariat-dprd-kabupaten-cilacap
…a) Kabupaten Cilacap Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1990
• 04 Jun 1990
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10/DPRD/PD/IV/1974 TENTANG PENDAFTARAN HEWAN TERNAK/PENCAPAN.
literasihukum.com/peraturan/1925/perubahan-ketiga-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-10dprdpdiv1974-tentang-pendaftaran-hewan-ternakpencapan
…0 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10/DPRD/PD/IV/1974 TENTANG PENDAFTARAN HEWAN TERNAK/PENCAPAN.
Berita
• 15 May 2024
KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi
news.literasihukum.com/kpu-minta-mk-tolak-gugatan-pdi-p
…diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2014
• 04 Sep 2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTENG
literasihukum.com/peraturan/13323/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-bantaeng-nomor-15-tahun-2007-tentang-tunjangan-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-kabupaten-banteng
…OMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTENG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2025
• 28 Apr 2025
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
literasihukum.com/peraturan/2566/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-nomor-1-tahun-2021-tentang-pemberian-tunjangan-perumahan-dan-transportasi-kepada-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-minahasa-utara
…n 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2024
• 03 Jul 2026
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
literasihukum.com/peraturan/8104/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-purworejo-nomor-140-tahun-2021-tentang-rencana-strategis-sekretariat-dprd-kabupaten-purworejo-tahun-2021-2026
…tas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 48 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya
literasihukum.com/peraturan/5153/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-biaya-perjalanan-dinas-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lainnya
…Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025
• 22 Jul 2026
Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu
…tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu