Kamus Hukum

Dewan komisaris

literasihukum.com/kamus-hukum/371/dewan-komisaris

Dewan komisaris Istilah hukum bisnis, perseroan, pembiayaan, atau pasar modal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi, Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Dewan komisaris" sering digunakan dala…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2007 • 13 Nov 2007

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/9138/alokasi-dana-bantuan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-dari-penyisihan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kepada-pemerintah-desa-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2018

KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB

literasihukum.com/peraturan/12535/kriteria-dan-kategori-pengurangan-pajak-daerah-non-pbb-p2-dan-bphtb

…n Bantaeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

literasihukum.com/peraturan/15675/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988

…ion Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Berita • 12 Jan 2026

AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan

news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb

Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…

Opini • 18 Jan 2024

International Court of Justice: Peran dalam Hukum Internasional

literasihukum.com/international-court-of-justice-peran-dalam-hukum-internasional

Artikel berisi tentang peran International Court Of Justice ICJ sebagai Peradilan Internasional dan akibat hukumnya atas putusan ICJ bagi antar negara yang berselisih

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 35 · Tahun 2023 • 23 Jun 2026

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/16454/petunjuk-teknis-jabatan-fungsional-inspektur-keamanan-penerbangan-dan-jabatan-fungsional-asisten-inspektur-keamanan-penerbangan

…teri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

Kamus Hukum

Kepatuhan dewan komisaris

literasihukum.com/kamus-hukum/1679/kepatuhan-dewan-komisaris

Kepatuhan dewan komisaris Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait dewan komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan dewan komisaris: Kepatuhan membantu menekan ri…

Kamus Hukum

Sengketa dewan komisaris

literasihukum.com/kamus-hukum/2756/sengketa-dewan-komisaris

Sengketa dewan komisaris Perselisihan yang timbul dari pengelolaan, transaksi, kepemilikan, atau pembiayaan terkait dewan komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Sengketa dewan komisaris: Sengketa korporasi dapat melibatkan pe…

Opini • 22 Jan 2024

Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI

literasihukum.com/amandemen-uud-1945-penguatan-bakamla

Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...