Menampilkan 11–16 dari 16 hasil
· ~10ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 15 Mar 2024
Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara
literasihukum.com/hasbi-hasan-dituntut-13-tahun-penjara
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dituntut 13 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Berita
• 13 Mar 2024
KPK Pastikan Memanggil Ulang Ahmad Sahroni
literasihukum.com/kpk-pastikan-memanggil-ahmad-sahroni
Para penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengatur ulang jadwal pemanggilan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Berita
• 01 Aug 2025
DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto
literasihukum.com/dpr-restui-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-1116-terpidana
Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...
Berita
• 22 Aug 2025
Korupsi Proyek Kereta Api, KPK Periksa Bupati Pati Sudewo Hari Ini
literasihukum.com/kpk-periksa-bupati-pati-sudewo-kasus-korupsi-kereta-api
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkung...
Berita
• 24 Jan 2026
Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
literasihukum.com/bupati-sleman-harda-kiswaya-bersaksi-dalam-sidang-dugaan-korupsi-dana-hibah-pariwisata
Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.
Berita
• 21 Jan 2026
KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan
literasihukum.com/kpk-ott-bupati-pati-sita-miliaran-rupiah-dugaan-jual-beli-jabatan
KPK sita miliaran rupiah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.