Hasil Pencarian: UU Peradilan Militer

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1965 • 06 Jul 1965

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/16922/pengadilan-dalam-lingkungan-peradilan-umum-dan-mahkamah-agung

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1966 • 01 Nov 1966

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

literasihukum.com/peraturan/16942/pemberian-pensiun-tunjangan-bersifat-pensiun-dan-tunjangan-kepada-militer-sukarela

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Opini • 18 Aug 2025

Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM

literasihukum.com/bahaya-laten-rkuhap-militer-menguasai-peradilan-dan-mengaburkan-ham

Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 2024 • 20 Sep 2024

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay

literasihukum.com/peraturan/4842/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2019-tentang-peradilan-pada-masyarakat-adat-port-numbay

…ra Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1989

Peradilan Agama

literasihukum.com/peraturan/17201/peradilan-agama

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1986

Peradilan Tata Usaha Negara

literasihukum.com/peraturan/17182/peradilan-tata-usaha-negara

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1986

Peradilan Umum

literasihukum.com/peraturan/17185/peradilan-umum

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…t No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960

Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…or 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi