Hasil Pencarian: UU Kementerian Negara

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015 • 15 Jul 2026

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesi…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1962 • 06 Sep 1962

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16804/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1962-tentang-pemanggilan-dan-pengerahan-warga-negara-dalam-rangka-mobilisasi-umum-untuk-kepentingan-keamnan-dan-pertahanan-negara-lembaran-negara-tahun-1962-no-8-menjadi-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Ne…

Opini • 21 Dec 2024

Berkaca Pada Kasus Gamma, Kementerian HAM Tidak Ada Gunanya

literasihukum.com/berkaca-pada-kasus-gamma-kementerian-ham-tidak-ada-gunanya

Mengungkap nihilnya keterlibatan Kementerian HAM dalam kasus kematian Gamma, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak Polisi.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980

Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara d…

Peraturan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024 • 05 Sep 2024

Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

literasihukum.com/peraturan/15186/tanda-pengenal-pin-untuk-pengamanan-kepada-presiden-dan-wakil-presiden-beserta-keluarga-termasuk-tamu-negara-setingkat-kepala-negarakepala-pemerintahan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 4 · Tahun 2024 • 05 Apr 2024

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/16396/pengelolaan-layanan-informasi-dan-dokumentasi-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

…si Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2024

Arsip Kepresidenan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

literasihukum.com/peraturan/15029/arsip-kepresidenan-di-lingkungan-kementerian-sekretariat-negara

…ris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Arsip Kepresidenan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/14766/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

…ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 11 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

literasihukum.com/peraturan/14793/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-sekretariat-negara

…ekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara