Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2021 • 15 Nov 2021

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1402/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 43 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2023 • 01 Nov 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1064/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-43-tahun-2021-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

…25 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015 • 01 Jun 2026

Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah

…paten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2019 • 09 Jul 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

literasihukum.com/peraturan/3071/pedoman-penyusunan-standar-operasional-prosedur-administrasi-pemerintahan-sop-ap-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-takalar

…Nomor 33 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/2772/perubahan-atas-peraturan-bupati-bantaeng-nomor-36-tahun-2021-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

…2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2021

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/11811/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Opini • 17 Feb 2024

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa

Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2024

TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

literasihukum.com/peraturan/9536/tata-kelola-dan-tata-niaga-kratom

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 2024

TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET

literasihukum.com/peraturan/10803/tata-niaga-dan-tata-kelola-sarang-burung-walet

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 5 · Tahun 2024

Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

literasihukum.com/peraturan/14804/tugas-dan-tata-kerja-tim-koordinasi-serta-pedoman-teknis-tata-kelola-kompleks-candi-borobudur

…Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur