Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 156 · Tahun 2015 • 08 Apr 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

literasihukum.com/peraturan/4646/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-89-tahun-2011-tentang-penyelesaian-permasalahan-keuangan-bina-ekonomi-program-pemberdayaan-masyarakat-kelurahan-tahun-anggaran-2001-sampai-dengan-tahun-anggaran-2007

…n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

…turan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 23 · Tahun 2025

Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi

literasihukum.com/peraturan/6539/layanan-pengaduan-dan-penanganan-permasalahan-calon-pekerja-migran-indonesia-atau-pekerja-migran-indonesi

…gan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi

Berita • 18 Feb 2026

Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”

news.literasihukum.com/en/chairman-of-commission-iii-police-and-labor-used-to-be-like-tom-and-jerry-now-teletubbies

Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.

Berita • 08 Apr 2026

Polri Usulkan RUU Narkotika Pertegas Perampasan Aset Kejahatan

news.literasihukum.com/en/the-indonesian-national-police-proposes-narcotics-bill-to-strengthen-confiscation-of-crime-assets

Polri usul RUU Narkotika perkuat perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Tujuannya, memutus pendanaan jaringan narkotika lintas negara.

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

literasihukum.com/en/the-discourse-on-the-revision-of-the-national-police-law-and-how-will-the-freedom-of-digital-space-be-directed-in-the-future

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.

Berita • 22 Sep 2025

Kapolri Bentuk Tim Khusus Percepat Reformasi Polri 2025

news.literasihukum.com/en/the-indonesian-national-police-chief-forms-a-special-team-to-accelerate-the-2025-police-reform

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Simak tujuan, struktur, dan mandat tim khusus ini selengkapnya

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/en/police-reform-lbh-masyarakat-urges-involvement-of-experts-and-strengthening-the-legal-basis-of-the-team

LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Opini • 19 Feb 2023

Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia

literasihukum.com/en/reviewing-the-indonesian-national-polices-professional-code-of-ethics-to-improve-the-polices-poor-image-in-indonesia

Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.