Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Berita • 12 May 2026

Prodi "Kurang Relevan" Dibatasi, Solusi atau Ancaman Akademik?

news.literasihukum.com/prodi-kurang-relevan-dibatasi-solusi-atau-ancaman-akademik

Wacana pembatasan bahkan penutupan program studiyang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja oleh Kemendiktisaintek.

Materi Hukum • 12 Feb 2024

3 Jenis Penggabungan Perusahaan: Merger, Akuisisi, Konsolidasi

literasihukum.com/merger-akuisisi-konsolidasi-perusahaan

Artikel ini membahas mengenai konsep-konsep dasar dari merger, akuisisi, dan konsolidasi, serta dampak-dampaknya terhadap perusahaan, pasar, dan stakeholders lainnya.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2011 • 20 Jun 2026

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA

literasihukum.com/peraturan/32/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-badan-uptb-pengendali-program-kb-dan-pemberdayaan-perempuan-pada-badan-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-kabupaten-luwu-utara

…ara Nomor 17 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENGENDALI PROGRAM KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUWU UTARA

Peraturan Peraturan Menteri Luar Negeri · No. 6 · Tahun 2023 • 19 Jun 2026

Program Arsip Vital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17967/program-arsip-vital-kementerian-luar-negeri-dan-perwakilan-republik-indonesia

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Program Arsip Vital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 2023 • 16 Jun 2026

Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

literasihukum.com/peraturan/17645/besaran-bagian-premi-untuk-pendanaan-program-restrukturisasi-perbankan

…eraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 3 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

literasihukum.com/peraturan/14377/pemutakhiran-dan-penggunaan-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-untuk-bantuan-sosial-pemberdayaan-sosial-dan-program-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial

…n Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 18 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia

literasihukum.com/peraturan/5434/petunjuk-pelaksanaan-program-kampung-bahagia

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 09 Jun 2026

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Gizi Melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

literasihukum.com/peraturan/5202/pemberdayaan-kelompok-masyarakat-untuk-meningkatkan-produksi-pangan-dan-gizi-melalui-program-pemanfaatan-pekarangan-pangan-lestari-p2l

…tang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Gizi Melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2017 • 07 Jun 2026

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2017

literasihukum.com/peraturan/6714/petunjuk-teknis-pembayaran-tunjangan-khusus-guru-pegawai-negeri-sipil-daerah-program-rintisan-kebijakan-kinerja-dan-akuntabilitas-guru-tahun-anggaran-2017

…2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2017