Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~103ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 10 · Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Lembaran-Negara Nr 76 Tahun 1951)
literasihukum.com/peraturan/15961/perubahan-mengenai-mulai-berlakunya-undang-undang-darurat-tentang-penetapan-berlakunya-undang-undang-darurat-nr-11-tahun-1950-untuk-para-anggota-tentara-angkatan-laut-dan-angkatan-udara-lembaran-negara-nr-76-tahun-1951
…t Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Lembaran-Negara Nr 76 Tahun 1951)
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
…jari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2022
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/15332/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Polit…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 6 · Tahun 2024
Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16310/pemberian-penghargaan-bagi-aparatur-sipil-negara-purnabakti-dan-mitra-kerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 19 · Tahun 2025
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/12382/sistem-kerja-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1954
• 13 Jul 2026
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16878/penetapan-undang-undang-darurat-tentang-pemindahan-hak-tanah-tanah-dan-barang-barang-tetap-yang-lainnya-yang-bertakluk-kepada-hukum-eropah-undang-undang-darurat-no-1-tahun-1952-sebagai-undang-undang
…ang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 5 · Tahun 1958
Kedudukan Hukum Apotek Darurat
literasihukum.com/peraturan/16639/kedudukan-hukum-apotek-darurat
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960
Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, P…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016
• 11 Nov 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.