Menampilkan 1120 dari 200 hasil · ~81ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 09 Mar 2023
Legal Opinion dalam Hukum Indonesia
literasihukum.com/legal-opinion-dalam-hukum-indonesia
Pelajari bagaimana peran legal opinion dalam hukum Indonesia.
Materi Hukum • 25 Feb 2024
Perwakilan dalam Perkara Perdata
literasihukum.com/perwakilan-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Kamus Hukum
Dewan kehormatan
literasihukum.com/kamus-hukum/1049/dewan-kehormatan
…an Organ yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi etik. Contoh: Advokat wajib mematuhi dewan kehormatan dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Kerahasiaan klien (attorney-client privilege)
literasihukum.com/kamus-hukum/1042/kerahasiaan-klien-attorney-client-privilege
…an menjaga kerahasiaan komunikasi dan informasi klien sesuai etika dan ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi kerahasiaan klien (attorney-client privilege) dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi huku…
Kamus Hukum
Legal aid
literasihukum.com/kamus-hukum/1046/legal-aid
…hukum yang diberikan kepada orang/kelompok yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi legal aid dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Sanksi etik
literasihukum.com/kamus-hukum/1050/sanksi-etik
…de etik, misalnya teguran, skorsing, atau pemberhentian dari keanggotaan profesi. Contoh: Advokat wajib mematuhi sanksi etik dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961 • 26 Sep 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.