Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~81ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 09 Mar 2023
Legal Opinion dalam Hukum Indonesia
literasihukum.com/legal-opinion-dalam-hukum-indonesia
Pelajari bagaimana peran legal opinion dalam hukum Indonesia.
Materi Hukum
• 25 Feb 2024
Perwakilan dalam Perkara Perdata
literasihukum.com/perwakilan-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Kamus Hukum
Dewan kehormatan
literasihukum.com/kamus-hukum/1049/dewan-kehormatan
…an Organ yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi etik. Contoh: Advokat wajib mematuhi dewan kehormatan dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Kerahasiaan klien (attorney-client privilege)
literasihukum.com/kamus-hukum/1042/kerahasiaan-klien-attorney-client-privilege
…an menjaga kerahasiaan komunikasi dan informasi klien sesuai etika dan ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi kerahasiaan klien (attorney-client privilege) dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi huku…
Kamus Hukum
Legal aid
literasihukum.com/kamus-hukum/1046/legal-aid
…hukum yang diberikan kepada orang/kelompok yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Contoh: Advokat wajib mematuhi legal aid dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Kamus Hukum
Sanksi etik
literasihukum.com/kamus-hukum/1050/sanksi-etik
…de etik, misalnya teguran, skorsing, atau pemberhentian dari keanggotaan profesi. Contoh: Advokat wajib mematuhi sanksi etik dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika profesi hukum & advokat
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024
• 26 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961
• 26 Sep 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029