Menampilkan 1120 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 14 Feb 2023
Pengembangan Kreativitas Diri Anti Plagiarisme
literasihukum.com/en/self-creativity-development-against-plagiarism
Artikel ini membahas mengenai pengembangan diri anti plagiarisme yang membahas apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghidarinya.
Opini • 31 Dec 2025
Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik
literasihukum.com/en/generative-ai-plagiarism-and-the-crisis-of-academic-integrity
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya ilmiah.
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 34 · Tahun 1954 • 13 Nov 1954
Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")
literasihukum.com/peraturan/16869/pemakaian-gelar-akuntan-accontant
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1965 • 24 Nov 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
literasihukum.com/peraturan/16914/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-bukit-tinggi-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-medan
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Materi Hukum • 19 Mar 2023
Peran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
literasihukum.com/en/the-important-role-of-academic-papers-in-the-formation-of-laws-and-regulations
Literasi Hukum - Dalam dunia hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan seksama, karena peraturan perundang-...
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965
Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302
…an Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…U) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2021 • 10 Nov 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/9170/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros
…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2017
PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/11254/pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros
…aros Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
literasihukum.com/peraturan/9607/pedoman-pelaksanaan-pemberian-gelar-daerah-kepada-pahlawan-daerah-dan-tokoh-daerah-kabupaten-ketapang
…pati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.