Opini • 14 Feb 2023

Pengembangan Kreativitas Diri Anti Plagiarisme

literasihukum.com/anti-plagiarisme

Artikel ini membahas mengenai pengembangan diri anti plagiarisme yang membahas apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghidarinya.

Opini • 31 Dec 2025

Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik

literasihukum.com/plagiarisme-generative-ai-integritas-akademik-hak-cipta

Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya ilmiah.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 34 · Tahun 1954 • 13 Nov 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

literasihukum.com/peraturan/16869/pemakaian-gelar-akuntan-accontant

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1965 • 24 Nov 1965

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan

literasihukum.com/peraturan/16914/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-bukit-tinggi-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-medan

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan

Materi Hukum • 19 Mar 2023

Peran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peran-naskah-akademik-dalam-per-uu

Literasi Hukum - Dalam dunia hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan seksama, karena peraturan perundang-...

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

…an Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…U) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2021 • 10 Nov 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9170/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2017

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11254/pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…aros Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

literasihukum.com/peraturan/9607/pedoman-pelaksanaan-pemberian-gelar-daerah-kepada-pahlawan-daerah-dan-tokoh-daerah-kabupaten-ketapang

…pati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG