Berita • 24 Feb 2026

Vendor Akui Dapat Bocoran Chromebook Era Nadiem

news.literasihukum.com/vendor-akui-bocoran-chromebook-era-nadiem

Dirut PT Supertone mengaku mendapat bocoran dari Google soal pengadaan Chromebook Kemendikbudristek era Nadiem. Kasus diduga rugikan negara Rp 2,1 triliun.

Berita • 28 Feb 2026

Prabowo Siap ke Teheran Mediasi AS–Israel–Iran

news.literasihukum.com/prabowo-siap-ke-teheran-mediasi-as-israel-iran

Kemlu menyatakan Prabowo siap memfasilitasi dialog dan bila disetujui pihak terkait akan bertolak ke Teheran untuk mediasi, usai eskalasi AS–Israel–Iran.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2023 • 07 Sep 2023

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/14276/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Luar Negeri · No. 11 · Tahun 2023 • 27 Nov 2023

Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

literasihukum.com/peraturan/17961/fasilitas-sewa-rumah-bagi-pegawai-negeri-sipil-prajurit-tentara-nasional-indonesia-dan-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-bertugas-pada-perwakilan-republik-indonesia-di-luar-negeri

…un 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 33 · Tahun 2025 • 22 Sep 2025

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/7448/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia · No. 62 · Tahun 2025 • 09 Sep 2025

Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/10994/rencana-strategis-ombudsman-republik-indonesia-tahun-2025-2029

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 3 · Tahun 2025 • 08 Sep 2025

Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6126/tanda-tangan-elektronik-di-lingkungan-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia