Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Berita • 16 Apr 2026

Mengenal Whistleblower dalam Hukum Indonesia: Definisi dan Perlindungannya

news.literasihukum.com/mengenal-whistleblower-definisi-contoh-dan-perlindungan-hukum-di-indonesia

Artikel ini membahas definisi whistleblower, contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di…

Berita • 05 Apr 2026

Kecelakaan Maut Kalideres: Truk TNI Lindas Ibu Rumah Tangga Hingga Tewas

news.literasihukum.com/kecelakaan-kalideres-ani-maryati-truk-tni

…ruk kedua iring-iringan TNI di Kalideres. Analisis Pasal 311 KUHP, Peradilan Militer, dan hak korban.

Berita • 28 Apr 2026

IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia

news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia

…imited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/mk-tolak-phpu-gubernur-papua-dalil-anomali-dpt-100-dianggap-salah-paham-konsep-data-pemilih

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.

Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri

Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

…uan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 01 Apr 2026

TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras

news.literasihukum.com/tni-surati-lpsk-minta-izin-periksa-andrie-yunus-dalam-kasus-penyiraman-air-keras

TNI kirim surat ke LPSK untuk izin periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.