Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 06 May 2026

Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?

news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham

Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE

Berita • 22 Feb 2026

Prabowo Bertemu CEO Global: Investor Tekankan Kepastian Hukum Investasi

news.literasihukum.com/prabowo-bertemu-ceo-global-investor-tekankan-kepastian-hukum-investasi

…global di AS. Bahas kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan pasar modal untuk perluas investasi di Indonesia.

Berita • 23 Feb 2026

Ketua MPR Nilai Keterlibatan RI di Board of Peace Jadi Langkah Nyata Dukung Palestina

news.literasihukum.com/ketua-mpr-nilai-keterlibatan-ri-di-board-of-peace-jadi-langkah-nyata-dukung-palestina

Ketua MPR apresiasi langkah nyata RI di Board of Peace dukung Palestina. Diplomasi & komitmen kemanusiaan Indonesia di forum internasional.

Berita • 15 Mar 2024

Eksepsi Ditolak! Sidang Pidana Pemilu PPLN Kuala Lumpur Lanjut ke Pembuktian

news.literasihukum.com/eksepsi-ditolak-sidang-pidana-pemilu

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak keberatan yang diajukan oleh dua terdakwa dalam sidang pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua terdakwa tersebut merupak...

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.